UnsetPHK 2026: 23.470 Pekerja Kena PHK dalam Lima Bulan, Jawa Barat Paling Terdampak
M. Rifqi Daffa Aditya
871 kata
PHK 2026: 23.470 Pekerja Kena PHK dalam Lima Bulan, Jawa Barat Paling Terdampak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data baru lewat Satu Data Ketenagakerjaan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, 23.470 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angka ini dihimpun dari peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2025.
Data itu tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal. Angka riil di lapangan bisa lebih besar karena batas klaim JKP maksimal enam bulan setelah PHK. Meski turun dari 46.015 pekerja di periode sama tahun lalu, gelombang PHK 2026 masih bikin was-was.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bilang pihaknya terus pantau lewat dashboard. "Kita punya semacam dashboard untuk melihat isunya itu sudah sampai di mana," katanya 23 Juni 2026 lalu. Penanganan PHK disesuaikan risiko dan akar masalah masing-masing perusahaan, menurut dia.
Data Bulanan dan Distribusi Regional PHK 2026
Angka PHK naik turun tiap bulan. Februari 2026 puncaknya dengan 7.443 pekerja terkena PHK. Januari 5.730, Maret 5.729. April turun ke 3.739, dan Mei cuma 829 pekerja.
Penurunan di Mei bisa berarti perbaikan. Tapi CORE Indonesia memperingatkan potensi tambahan PHK 15.300 hingga 20.300 pekerja. Faktor risiko: lonjakan biaya impor bahan baku, rupiah melemah, rantai distribusi global terganggu akibat konflik Timur Tengah.
Secara regional, Jawa Barat paling parah: 5.044 pekerja atau 21,49 persen dari total nasional. Banten nomor dua dengan 2.596, disusul Jawa Timur 2.332. Kalimantan Selatan 1.841, Kalimantan Timur 1.831. DKI Jakarta 1.746. Papua Barat paling rendah dengan 11 pekerja.
Kenapa PHK di Sektor Manufaktur Melonjak
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam blak-blakan. "Dulu kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sekitar 30 persen, sekarang tinggal 19 persen," katanya. Penurunan ini menunjukkan daya saing industri nasional makin lemah.
Lima faktor utama pemicu PHK. Pertama, biaya impor bahan baku naik karena rupiah lemah. Kedua, harga energi terus naik. Ketiga, suku bunga tinggi bikin biaya modal bengkak. Keempat, pabrik tekstil dan elektronik banyak yang gagal perbarui mesin. Kelima, perusahaan asing mulai pindah ke Vietnam.
Kepala Disnakertrans Jabar Kim Fajar Wiyati Oka sependapat. "Misal industri tekstil, mereka tidak meremajakan mesin-mesin mereka sehingga kalah bersaing," jelasnya. PHK terjadi di tekstil, produk tekstil, elektronik, otomotif, plastik, dan ritel.
Dampak ke Pekerja dan Keluarga
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani minta pemerintah turun langsung. "Di balik setiap angka PHK, ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi," tegasnya.
Program JKP kasih uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan. Klaim lewat aplikasi maksimal enam bulan setelah PHK. Tapi efektivitasnya masih tanda tanya, karena cuma peserta BPJS yang tercakup.
Pekerja di sektor padat karya paling susah cari kerja baru. Tanpa program reskilling yang masif, mereka bakal kesulitan pindah ke sektor lain dengan gaji setara.
Upaya Pemerintah dan Pengusaha Tekan PHK
Yassierli punya pendekatan bertahap. Dialog manajemen-pekerja dulu. Kalau gagal, mediasi dan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah juga sorot industri keramik yang terancam PHK karena kelangkaan gas.
Apindo dorong deregulasi cepat dan pelatihan terarah. Bob Azam bilang iklim investasi harus dibenahi biar perusahaan tidak kabur ke Vietnam. "Ini perusahaan yang memenuhi harapan kita soal tenaga kerja dan ekspor," ujarnya.
Disnakertrans Jabar sosialisasi ke perusahaan biar hindari PHK sepihak dan utamakan dialog. Mereka dorong pelatihan keterampilan biar pekerja bisa adaptasi.
Studi Kasus: Industri Tekstil Jabar dan Relokasi Perusahaan Jepang
Tekstil Jabar: Gagal Modernisasi, Kalah Saing
Jawa Barat nyumbang seperlima total PHK nasional. Sektor tekstil paling besar. Pabrik di Bandung dan sekitarnya kalah saing dengan produk China dan Vietnam. Sebagian besar perusahaan tekstil di Jabar tidak perbarui mesin dalam sepuluh tahun terakhir. Efisiensi rendah, biaya tinggi. Pas harga energi naik dan rupiah lemah, mereka tidak punya ruang bertahan.
Dua Perusahaan Jepang Pindah ke Vietnam, 7.000 Buruh Terancam
Dua perusahaan Jepang kabarnya pindah ke Vietnam. Sekitar 7.000 buruh terancam kehilangan kerja. Indonesia kalah saing soal biaya produksi, kepastian regulasi, dan infrastruktur. Vietnam kasih insentif pajak, listrik murah, dan perjanjian dagang lebih enak. Tren relokasi ini bakal terus kalau pemerintah tidak benahi sektor industri.
Prospek ke Depan
CORE Indonesia proyeksikan potensi tambahan PHK 15.300-20.300 pekerja. Kalau rupiah terus lemah dan biaya impor tinggi, angka bisa lebih besar. Pemerintah optimis dengan sinergi lintas pemangku kepentingan. Yassierli yakin masalah bisa diatasi kalau kolaborasi erat antara kementerian, daerah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Kunci utamanya daya saing industri manufaktur. Modernisasi mesin, deregulasi investasi, stabilitas rupiah, dan energi murah. Tanpa itu, gelombang PHK bakal berulang. Indonesia butuh strategi industrialisasi jelas, bukan solusi jangka pendek.
FAQ Seputar PHK 2026 dan JKP
Apa itu JKP dan siapa yang berhak?
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) program perlindungan untuk pekerja kena PHK. Pesertanya pekerja BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat. Manfaat: uang tunai, akses pasar kerja, pelatihan. Dasar hukum PP 6/2025 dan Permenaker 2/2025.
PHK 2026 lebih parah dari tahun lalu?
Year-on-year turun: 23.470 (2026) vs 46.015 (2025). Tapi data ini cuma peserta JKP. Angka riil bisa lebih tinggi karena batas klaim enam bulan dan tidak semua pekerja terdaftar BPJS.
Apa yang harus dilakukan pekerja kena PHK?
Lapor ke aplikasi JKP maksimal enam bulan sejak kena PHK. Klaim uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan. Hubungi Dinas Tenaga Kerja setempat kalau ada indikasi pelanggaran prosedur. Bisa juga hubungi serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum.
